Bengkulu, beritamerdekaonline.com – Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Acara ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) 2025 dan diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu di salah satu hotel di Kota Bengkulu pada 10 Juni.
Dalam sambutannya, Gubernur Rohidin menekankan bahwa bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi adalah dua sektor yang saling berkaitan. Ia menggambarkan keduanya seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sektor transmigrasi selalu memerlukan dukungan dari sektor ketenagakerjaan.
Menurut Gubernur Rohidin, Provinsi Bengkulu memiliki populasi sekitar 1,9 juta jiwa dengan tingkat pengangguran antara 3-4 persen, yang berarti ada sekitar 30 hingga 40 ribu pengangguran di provinsi tersebut. Untuk mengurangi angka pengangguran ini, penting untuk memahami penyebabnya terlebih dahulu.
Jika penyebab utama pengangguran adalah rendahnya kompetensi dan keterampilan tenaga kerja, maka diperlukan program untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan tersebut sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. “Jika pengangguran disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan, maka kita harus bekerja sama dengan OPD teknis lainnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru,” kata Gubernur Rohidin.
Selain itu, ia menyarankan untuk membuat program magang di perusahaan-perusahaan yang ada, serta berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk memberikan pelatihan kepada mahasiswa agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan saat memasuki dunia kerja. Program pelatihan dari pemerintah pusat juga harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
Gubernur Rohidin menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak untuk mengatasi pengangguran. “Jika tidak ada gerakan nyata, maka kita seperti bermain sepak bola hanya menjaga gawang saja. Harus ada target yang jelas untuk mengurangi angka pengangguran dengan berbagai program nyata,” tegasnya.
Mengenai transmigrasi, Gubernur Rohidin menyatakan bahwa program ini sudah diakui masyarakat memiliki dampak positif dalam pemerataan pembangunan, perluasan tenaga kerja, dan pembentukan kawasan pemukiman baru. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bidang ini.
Menurutnya, pengelolaan dan pengendalian transmigrasi yang sudah ada harus dilakukan dengan baik. Selain itu, pemetaan potensi penempatan transmigrasi baru di kabupaten/kota juga perlu dilakukan dengan memastikan ketersediaan lahan, status lahan, dan potensi komoditasnya.
“Jika ada kepala dinas yang dapat menjelaskan cara kerja seperti itu, dengan lahan yang luas, status lahan yang aman, serta potensi komoditas yang baik, maka bisa dibuat program transmigrasi yang disinkronkan dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Gubernur Rohidin juga menyarankan agar berbagai program yang dibuat dapat disinergikan dengan instansi terkait, seperti dinas pertanian dan juga TNI yang memiliki program TNI Manunggal. Program pelepasan aset lahan untuk transmigrasi yang sudah lama menetap dan program terpadu mandiri juga dapat dilakukan.
Dengan demikian, Gubernur Rohidin berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dapat mendukung program pemerintah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. “Kita berharap bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi ini dapat bermanfaat dalam menunjang perekonomian masyarakat,” katanya.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas program-program tersebut, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan perguruan tinggi sangat penting. Hal ini akan memastikan bahwa program yang dibuat tidak hanya sesuai dengan kebutuhan, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan baik dan berkelanjutan.
Gubernur Rohidin juga mengingatkan pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah program tersebut berhasil mencapai target yang diinginkan atau perlu ada penyesuaian. “Tanpa evaluasi, kita tidak akan tahu apa yang sudah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki,” katanya.
Untuk memastikan keberhasilan program transmigrasi, Gubernur Rohidin menekankan perlunya dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat. Program transmigrasi harus didesain sedemikian rupa agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat penerima dan juga bagi pembangunan daerah secara keseluruhan.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan semua pihak terkait dapat menyamakan persepsi dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, upaya untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan lebih efektif.
Gubernur Rohidin mengakhiri sambutannya dengan mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkomitmen dan bekerja keras dalam mewujudkan program-program yang telah direncanakan. “Dengan kerja keras dan sinergi yang baik, kita yakin dapat mencapai target yang telah kita tetapkan untuk kesejahteraan masyarakat Bengkulu,” pungkasnya.
